ParungInfo

PARUNG INFO - JAKARTA -  Partai Golkar memantapkan suaranya mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok maju lewat jalur independen pada Pilkada DKI 2017.

Meski belum ada deklarasi resmi dari Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan bahwa pembahasan dengan Pengurus Harian Partai Golkar telah menyepakati, Golkar akan mendukung pencalonan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta.

"Kami sudah satu suara, sikap Golkar akan mendukung Ahok untuk maju lagi di Pilgub DKI Jakarta," kata Yoris saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis.

Pada waktu yang sama, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I (Jawa dan Sumatera) Partai Golkar, Nusron Wahid, menyambangi markas "Teman Ahok" di Graha Pejaten, Jakarta Selatan. Nusron meyakinkan bahwa kedatangannya sudah mendapatkan izin dari Setya Novanto.

"Partai Golkar hingga saat ini belum menyampaikan sikap resmi. Tapi kalau tanya kecenderungan, ya enggak usah saya jawab, saya datang ke sini artinya apa," kata Nusron.

Dengan demikian, Golkar tinggal menunggu waktu untuk secara resmi mengumumkan bahwa partai berlambang beringin itu mendukung Ahok. Soal kesatuan suara, Nusron tidak menampik bahwa ada perbedaan sikap di antara para pengurus Golkar.

Hal inilah yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi Nusron untuk meyakinkan teman-temannya.

Perbedaan itu salah satunya datang dari Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Zainudin yang beberapa waktu silam menegaskan bahwa partainya akan mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur yang maju melalui jalur partai.

"Karena Golkar merupakan partai politik maka dalam Pilkada DKI tentulah kami akan menempuh jalur kepartaian tanpa mengurangi rasa hormat terhadap jalur independen," ujar Zainudin Rabu lalu.

Namun tak berselang lama, setelah Setya Novanto menjadi Ketua Umum, sikap Golkar mulai berubah arah. Setya Novanto memuji kinerja Ahok. Menurut dia, terobosan-terobosan yang dilakukan Ahok menjawab persoalan Jakarta.

Jika mendukung Ahok, tentu Golkar harus mengikuti jalur perseorangan yang telah dipilih Ahok. Nusron menilai hal ini tak jadi masalah. Ia tak memaksa Ahok harus maju lewat partai.

"Yang namanya calon gubernur kalau mau jujur pasti lebih senang maju lewat partai daripada ngumpulin sejuta tanda tangan, repot. Tapi mungkin karena dirasa syartanya partai politik terlalu berat, kasih pesanan, titip ini itu, ada mahar, ada kontrak politik dalam tanda kutip, yang kemudian memberatkan calon," ujar Nusron.

Nusron menegaskan, jika Ahok memilih lewat jalur perseorangan, maka akan menjadi tugas Golkar agar Ahok tak terjegal dalam pencalonan.

Pasalnya, persyaratan untuk calon perseorangan memang lebih sulit dari calon dari partai politik. Hasil revisi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilu menetapkan misalnya, verifikasi faktual bagi pendukung calon independen harus lewat tatap muka

Nusron mengatakan bahwa ini dapat menjadi batu sandungan. Belum lagi jika Ahok berhasil melenggang ke DKI-1, ia tak mungkin setiap hari berlawanan dengan DPRD. Dukungan dari partai sangat dibutuhkan untuk melancarkan setiap kebijakan yang dibuat.

"Terserah Pak Ahok yang mana yang lebih safe, kalau kami sepanjang itu betul-betul untuk kepentingan rakyat. Tapi yang perlu disadari Pak Ahok enggak bisa sendirian. Dia harus didukung Parpol," kata Nusron.


Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Egidius Patnistik
sumber :http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/10/08171281/saat.suara.golkar.berubah.arah.jadi.pendukung.ahok?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=kpoprd

PARUNG INFO - JAKARTA – Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok ini rupanya semakin yakin saja akan mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan atau independen.

“Ya dong,” kata Basuki di Jakarta, Kamis (9/6), menjawab pertanyaan wartawan soal Ahok akan menggunakan jalur independen.

Ia pun juga sudah mengetahui Gerakan Cuti Demi Ahok yang beredar secara viral untuk mendatangi kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar dukungan dapat diversifikasi faktual.

Revisi Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 mencantumkan pasal 48 tentang verifikasi faktual dilakukan dalam 14 hari setelah pasangan calon independen menyerahkan dukungan ke PPS.

Verifikasi faktual dilakukan dengan cara mendatangi pemberi dukungan. Bila pendukung tidak dapat ditemui, mereka diminta datang ke PPS untuk diverifikasi dalam waktu tiga hari atau dukungan mereka dianggap tidak sah.

“Jadi mereka langsung mau datang nih. Nah, sekarang kalau kayak begitu, bagaimana?” kata Ahok.

Ahok pun saat ditanya apakah mungkin dia memilih dukungan pencalonan dari partai politik pada saat-saat terakhir pendaftaran,  Ahok menjawab ia tidak mungkin meninggalkan relawan Teman Ahok.

“Kalau saya sih nggak mungkin ninggalin Teman Ahok ya. Sesuatu yang bisa (membuat) kecewa berat,” kata dia.

Sumber : antaranews.com