ParungInfo

PARUNGINFO - Pada pekan pertama di tahun 2017 harga daging sapi lokal terpantau masih  tinggi di Pasar Parung, Bogor Di sana para pedagang rata-rata menjualnya dengan harga Rp 115.000/kg.

Salah satu pedagang daging, Awan Budi Santara, mengaku menjual daging sapi lokal Rp 115.000-120.000/kg, tergantung jenisnya. Harga itu dinilai stabil sejak lama.

"Daging sapi lokal memang harganya segitu dari dulu segitu terus, belum ada perubahan," kata Awan saat ditemui ParungInfo di salah satu kios daging sapi, Pasar Parung, Bogor.

Ia menjelaskan, masih tingginya harga daging sapi lokal karena stok sapi hidupnya masih sedikit.

Walaupun lebih mahal, Awan mengungkapkan, pembeli masih lebih meminati daging sapi lokal. Terutama Terutama para pedagang makanan, seperti penjual nasi padang atau pun pedagang bakso.

"Iya enggak tahu kenapa mereka (pedagang) lebih senang yang daging sapi lokal. Katanya nanti rasanya jadi beda, lebih enak yang lokal," ungkap Awan. (Cha)

Parung Info - JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan telah memberikan hukuman kepada 32 feedloter yang melakukan praktik kartel daging sapi.Sementara, kemungkinan adanya mafia dalam komoditas lain juga besar.

"Kita sudah menghukum 32 feedloter bahkan kita buktikan bahwa mereka memang melakukan praktik kartel. Kemungkinan terjadinya praktik yang sama di komoditas lain itu sangat besar," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Dia menjelaskan, setiap komoditas ada perusahaan yang dominan menguasai pasar. Itulah penyebab timbulnya kartel atau praktik persekongkolan harga. "Di setiap titik ada perushaaan dominan. Nah, perusahaan dominan di pasar ini yang berpotensi melakukan persengkokolan, harga menjadi tinggi atau bahkan mereka bersepakat untuk menetapkan harga," katanya.

Selain itu, kata dia, KPPU juga mengawasi para importir yang mendapat jatah. Persoalannya tidak banyak perusahaan dapat kuota besar. "Saya enggak tahu tapi ada 55 importir yang kurang lebih mendapat kuota impor, nah kita awasi mereka itu dan tidak banyak yang dapatkan kuota besar. Mungkin ada 5-7 importir besar," tutur dia.

Menurutnya, komoditas yang terkonsentrasi atau strategis tidak banyak pemain besar di dalamnya. Penguasaan tersebut akan dimonitor KPPU. "Semua komoditas yang terkonsentrasi, artinya pemainnya tidak banyak. Ada pengusaaanya di situ, itu semua akan kita monitor," pungkas Syarkawi.

PARUNG INFO - JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengklaim kontribusi laju urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih rendah. Dari setiap 1% urbanisasi di Indonesia baru berkontribusi setara 2% pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan laporan United Nations World Urbanization Prospects (2014) proporsi penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 53% atau serupa dengan China dan lebih tinggi dibandingkan negara Asia lainnya seperti India, Thailand, Filpina dan Vietnam. Pada 2035, penduduk perkotaan Indonesia diperkirakan mencapai 73%.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Arif Hartawan mengatakan, tren urbanisasi di Indonesia belum mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi selayaknya negara-negara lain dan menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, setiap 1% urbanisasi di Indonesia hanya berkorelasi sekitar 2% pertumbuhan PDB.

"Capaian itu masih rendah, apalagi jika dibandingkan dengan China yang berkorelasi sebesar 6% ke PDB, kemudian Thailand sebesar 10% ke PDB serta di Vietnam sebesar 8%," kata Arif di Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Menurut dia, hal ini cukup ironis karena pertumbuhan urbanisasi di Indonesia menjadi salah satu yang melaju paling cepat, bahkan lebih tinggi dibanding pertumbuhan urbanisasi di dunia.

Dia mengungkapkan, masih rendahnya kontribusi urbanisasi tersebut dikarenakan kaum urban yang datang lebih didominasi masyarakat berpendidikan rendah. Menurut Arif, masyarakat berpendidikan tinggi juga datang sebagai kaum urban ke kota, namun jumlahnya lebih kecil dibanding masyarakat berpendidikan rendah. Bahkan, sebagian dari masyarakat berpendidikan tinggi itu juga lebih memilih untuk membangun karirnya di luar negeri.
   
Sebab itu, Bank Indonesia secara rutin melakukan asesmen terhadap kondisi perekonomian terkini, khususnya ekonomi regional, dalam rangka pelaksanaan mandat mencapai dan memelihara kestabilan rupiah serta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang disebut dengan REKDA (Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengungkapkan, dari rapat koordinasi ini diharapkan diperoleh rekomendasi serta komitmen barsama untuk mengembangkan kawasan perkotaan di Indonesia menjadi kota yang cerdas, efisien, sehingga berdaya saing tinggi dan layak diperhitungkan investor. Alhasil dapat menjadi penggerak ekonomi regional sebagai latar belakang perkembangan perkotaan.

Disisi lain,
BI juga ingin mendorong DKI Jakarta sebagai kota pintar. Menurut dia, untuk menjadi kota pintar (smart city), Bank Indonesia bersama pemerintah dan pemprov DKI Jakarta akan mendorong pengembangan enam konsep yakni pertama "smart living" yang meliputi pengelolaan sampah, limbah rumah tangga, perumahan dan keamanan masyarakat.
   
Kemudian kedua, "smart mobility" yang meliputi pengembangan transportasi publik. Selanjutnya, "smart environment" yang meliputi pengendalian polusi. Keempat, "smart governance" yang meliputi pengelolaan keuangan pemerintah.

Kelima, "smart economy" yang meliputi aspek tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan pariwisata. Serta keenam, "smart people" yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan perencanaan keluarga.

"Kunci dari keberhasilan smart city adalah partisipasi warga dan hal ini sudah mendapat perhatian Pemprov Jakarta. Masyarakat juga dapat secara langsung teribat dalam pengawasan pengelolaan DKI Jakarta melalui aplikasi Qlue," ujar dia.

Sumber : http://ekbis.sindonews.com/read/1113272/33/bi-kontribusi-urbanisasi-ke-pertumbuhan-ekonomi-masih-rendah-1464793827