ParungInfo

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

PARUNGINFO, Jakarta -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengakui bahwa pihaknya belum menyentuh permasalahan tentang kesejahteraan guru dalam empat program inisiatif bertajuk 'Merdeka Belajar' yang ia canangkan.

"Belum ngomongin kompetensi guru, bagaimana meningkatkannya, belum membicarakan kesejahteraan guru," kata dia saat memberi sambutan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (13/12).

Selain itu, dalam program tersebut, Nadiem menjelaskan bahwa pihaknya juga belum mengkaji sejumlah hal lain terkait dengan penyederhanaan kurikulum, dan penyederhanaan kompetensi dasar.
Lihat juga: Nadiem Sebut Kompetensi Menghafal Tak Lagi Dibutuhkan
Menurut dia, empat program tersebut masih merupakan langkah awal dari kementeriannya untuk mencapai kemerdekaan belajar di Indonesia.

"Apa itu cukup, sudah jelas tidak cukup. Itu baru step pertama kita untuk mencapai kemerdekaan belajar," kata Nadiem.

Nadiem berjanji akan mencoba membebaskan guru untuk dapat bebas mengeluarkan pemikiran. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari pembelajaran.

Sebagai informasi, dalam acara Rapat Koordinasi Dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Nadiem memaparkan terkait konsep Merdeka Belajar yang akan dilaksanakan selama dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan.

Konsep Merdeka Belajar ini terdiri dari empat inisiatif atau empat kebijakan pokok dalam pendidikan Indonesia. Empat hal itu yakni soal membebaskan sekolah untuk menggelar atau melaksanakan USBN, kedua menghapus Ujian Nasional per 2021, ketiga merampingkan RRP untuk para guru dan yang keempat terkait dengan sistem zonasi.

"Karena hanya dengan kemerdekaan lembaga unit pendidikan, hanya dengan kemerdekaan kreativitas para guru, hanya dengan hal itulah pembelajaran dalam kelas bisa terjadi secara keseluruhan," kata dia. (red)

Source: CNN

PARUNG INFO - Depok - Sejumlah oknum DPRD Depok dan oknum LSM diduga masih saja memaksa menitipkan siswa baru disetiap sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri di Depok baik dengan membuat memo maupun langsung mendatangi sekolah-sekolah.

Tidak tanggung-tanggung siswa yang dititip di setiap sekolah mencapai 10 hingga 20 siswa. Padahal proses PPDB sudah berakhir dan sudah memasuki tahap proses pengenalan sekolah dan belajar mengajar tahun ajaran baru 2016-2017.

Ada banyak oknum anggota DPRD Depok memaksa kepala sekolah menitipkan siswa untuk masuk ke SMP/SMA/SMK Negeri,” ujar Glenn Felix dari anggota panitia PPDB Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota Depok, di Balaikota Depok, Selasa (19/7).

Menurut Felix, salah seorang oknum anggota DPRD, ada yang menitipkan 50 siswa dengan dalih para siswa tersebut merupakan siswa miskin yang berada di daerah pemilihannya.

“Data yang ada pada kami, ada sekitar 250 siswa titipan para oknum anggota DPRD,”ungkapnya.

Praktik siswa titipan jelas bertolak belakang dengan pakta integritas tentang larangan menerima siswa titipan yang dideklarasikan pada 25 Mei 2016 lalu.

WaliKota Depok Idris Abdul Shomad bersikukuh tetap melarang adanya titip-menitip siswa, apalagi pihaknya sudah menandatangani MOU dengan Ombudsman sehingga pelaksanaan PPDB 2016/2017 langsung diawasi Ombudsman.

“Jadi bila masih ada yang bandel, itu urusan oknum saja. Kami dan khususnya kepala sekolah maupun guru serta seluruh PNS Pemkot Depok dilarang keras melakukan praktik titip menitip siswa, apalagi pungli,” tegas Idris (db/chy)

Sumber : dbitznews.com

PARUNG INFO - JAKARTA- Mulai tahun ajaran baru 2016/2017, Kemenetrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus Masa Orientasi Siswa (MOS) yang selama ini sering diwarnai perpeloncoan dengan berbagai variasi bentuknya.

Sebagai penggantinya, Kemendikbud mengeluarkan regulasi Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, PLS bertujuan sebagai sarana mengenalkan lingkungan sekolah dengan baik pada siswa-siswa baru. PLS juga harus mampu memberi kesan hangat sehingga memotivasi dan memberi semangat para siswa baru untuk memulai proses pembelajaran yang efektif di jenjang pendidikan yang baru.

Berikut adalah hal yang boleh dan dilarang selama pelaksanaan PLS seperti termuat dalam edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud:

Boleh:

•  Kegiatan dilakukan pada hari dan jam pelajaran sekolah. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari, pada    pekan pertama awal tahun pelajaran.Untuk sekolah berasrama, dapat menyesuaikan jangka waktu yang  diperlukan dengan terlebih dulu melapor pada Dinas Pendidikan setempat.
• Kegiatan dilakukan di lingkungan sekolah kecuali jika sekolah kekurangan fasilitas.
• Kegiatan yang dilakukan bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan.
• Siswa baru memakai seragam dan atribut layaknya siswa sekolah.
• PLS dilaksanakan oleh guru
• Anggota OSIS dan atau siswa dengan riwayat akademik dan non-akademik yang baik dapat membantu namun di bawah pengawasan guru.
• Sekolah wajib menugasi paling sedikit 2 guru untuk mendampingi kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakulikuler.

Dilarang:

• Siswa senior dan atau alumni sebagai penyelenggara kegiatan PLS.
• Melecehkan, memberikan hukuman fisik, dan atau tidak mendidik siswa baru.
• pembebanan tugas atau penggunaan atribut yang tidak masuk akal dan atau tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.
• Adanya unsur perpeloncoan dalam kegiatan.
• Melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

PARUNG INFO - JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan situs untuk melaporkan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui laporpungli.kemdikbud.go.id.

Situs ini merupakan saluran untuk menyampaikan laporan mengenai pungutan di sekolah yang dirasa merugikan siswa atau orang tua siswa," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Selasa (28/6). 

Dia menjelaskan pemerintah tidak menutup mata masih adanya praktik pungutan-pungutan di sekolah yang memberatkan, terutama saat penerimaan peserta didik baru.

Kemdikbud menyediakan saluran pelaporan bagi siapa saja yang merasa dirugikan dengan praktik pungutan itu," kata dia.

Dia berharap, tidak ada lagi pihak yang memandang siswa sebagai pundi-pundi uang.

"Mereka adalah anak kita, adik kita. Mereka adalah wajah masa depan kita. Kita harus bantu, kita harus fasilitasi jangan malah dijadikan sebagai penghasilan," kata dia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar melarang pungutan di sekolah. Peraturan tersebut antara lain tentang pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis.  Selain itu, tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Selain itu, tidak boleh untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung. Mendikbud Anies Baswedan juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk proaktif mengingatkan kepada tiap sekolah (satuan pendidikan) agar tidak melegalkan pengenaan pungutan liar.

"Biaya pendidikan itu harus memegang prinsip keadilan, jangan memaksa orang tua apalagi siswa dengan embel-embel persyaratan masuk sekolah," kata dia.

Sumber : antara

PARUNG INFO - BOGOR - Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya.  Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.

Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.

Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi dengan besaran sebagai berikut:

1. BSM SD & MI sebesar Rp  225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun.
2. BSM SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun
3. BSM SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester atau Rp 1.000.000 per tahun.

sumber : tnp2k

Tetapi masih ada saja sekolah yang memangkas dana BSM yang menjadi hak siswa penerimanya seperti yang redaksi  dikutup dari BogorOnline.com

Duit Bantuan Siswa Miskin  (BSM) di SD Negeri 03 Parung, Kecamatan Parung, ternyata tidak dibagikan utuh kepada siswa penerima, karena dari total Rp 450 ribu yang dicairkan, siswa yang masuk daftar penerima bantuan hanya menerima Rp 300 ribu.

Kebijakan pemotongan itu dilakukan atas perintah dari kepala sekolah, dengan dalih untuk pemerataan atau subsidi silang, karena banyak siswa masuk katagori miskin, tapi tak menerima bantuan tersebut.

Iya benar ada pemotongan sebesar Rp 150 ribu, uangnya bukan untuk sekolah atau guru, tapi dibagikan kepada siswa lainya yang tak masuk daftar sebagai penerima BSM, kendati dari sisi ekonomi mereka tidak mampu,” kilah Kepala SD Negeri 03 Parung Sri Wahyuningsih.

Sri mengatakan, pemotongan itu sudah diberitahukan kepada siswa penerima. “Di SD Negeri 03 Parung ada sekitar 45 siswa yang menerima BSM, padahal jumlah siswa miskin lebih dari 45 orang, makanya kami berinisiatif, mereka yang tak masuk daftar tetap mendapatkan jatah dari hasil pemotongan,” jelasnya.

Kepala Unit Pelakasana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Tjetjep Supriatna berjanji menindaklanjuti kasus dugaan pemotongan duit BSM di SD Negeri 03 Parung.

Pemotongan duit BSM dengan dalih apapun, termasuk alasan pemerataan tidak dibenarkan,” tegasnya.

Tjetjep mengatakan bakal memanggil kepala SD Negeri 03 Parung.

Kepala sekolah telah melampaui batas kewenangannya, sebab dalam petunjuk teknis dan pelaksana pengucuran BSM, kepala sekolah dilarang mengeluarkan kebijakan apapun, apalagi memotong dana BSM,” jelasnya. (Iwan/zah)

Berita tersebut menyiratkan bahwa banyaknya praktek bantuan dari pemerintah untuk bidang pendidikan baik itu Bantuan Operasional  sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan lainnya sarat dengan penyelewengan dengan berbagai alasan baik itu alasan untuk pemeratan hingga ongkos untuk pencairan BSM yang memotong hingga 50.000 rupiah per siswanya.

Sudah menjadi tugas masyarakat  untuk terus memantau program bantuan pemerintah tersebut, apalagi yang menyangkut pendidikan, Jangan takut untuk pempertanyakan  juga melaporkan bila terjadi penyelewengan.. (cha)

PARUNG INFO - IWUL, PARUNG – Seperti kita ketahui saat ini pemerintah pusat telah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus. Berikut ini adalah penjelasan tentang kartu tersebut

• Untuk tahap awal di 2014, KIP telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juga anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH).
• KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.
• KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.
• KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.Prioritas Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)
•  Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2016.
•  Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS yang telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar pada 2015 dari Kemdikbud dan Kemenag.
• Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
• Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial
• Siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang keluarga/rumah tangganya memiliki KKS (khusus untuk PIP Kementerian Agama) maupun melalui jalur usulan Pondok Pesantren (sejenis FUM/Formulir Usulan Madrasah).
• Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam.

Bertempat di kantor Desa Iwul Kecamatan Parung, Senin 13 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 telah dibagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 300 warga Desa Iwul. Ketika ditemui Sunandar staff Kantor Desa bersama salah satu Ketua Rt tengah membagikan kartu tersebut, dengan memanggil nama yang tertera di amplop. Di tengah bulan suci Ramadan keduanya tetap bersemangat melayani warga, walau matahari panas menyengat saat itu.
Dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), tersebut kita semua berharap warga yang tidak mampu di Desa Iwul tetap memperoleh pendidikan yang memadai.(Satria)

Parung Info - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, akan menggelar agenda tahunan besar MPR yakni Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 pada tanggal 1 Juni 2016.
Peringatan Pidato Bung Karno sangat penting bagi rakyat Indonesia sebab di sanalah embrio Pancasila mulai berada dan diperkenalkan. Hari itu juga dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila yang merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia.
Tempat penyelenggaraan Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 memang didesain penuh dengan nuansa dan suasana sejarah terutama sejarah Bung Karno dan Pancasila. Sebelumnya Peringatan Pidato Bung Karno digelar di Ende, Flores Nusa Tenggara Timur kemudian di Blitar, Jawa Timur.
Kali ini Peringatan Pidato Bung Karno akan dipusatkan di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan tagline:
PERINGATAN PIDATO BUNG KARNO 1 JUNI 1945 BERSAMA PRESIDEN RI
“Pancasila Ideologi Bangsaku, Gotong Royong Semangat Negeriku”
Bandung, 1 Juni 2016
Sebelumnya, tim panitia dari Sekretariat Jenderal MPR RI sudah melakukan audiensi dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil, pertengahan Mei 2016 untuk menyampaikan rencana MPR menggelar perhelatan besar bangsa Peringatan Pidato Bung Karno 1945 di Gedung Merdeka Bandung. Ridwan Kamil dalam kesempatan tersebut mendukung penuh agenda besar MPR RI tersebut.
Acara ini sangat istimewa sebab, selain dihadiri oleh Presiden RI yang berkenan menyampaikan pidato Presiden, akan hadir pula tokoh nasional dan tokoh masyarakat antara lain, mantan Presiden/mantan Wapres, Pimpinan MPR, DPR dan DPD, Ketua Fraksi/ Kelompok anggota DPD di MPR, Pimpinan Badan-Badan dan Lembaga di MPR, Ketua Lembaga Negara ( MA, BPK, MK, KY ), Perwakilan keluarga Bung Karno, Menteri/Perangkat Presiden, Kapolri, Panglima TNI, Forkopimda Pemprov Jawa Barat, Walikota Bandung, Walikota dan Bupati di wilayah Pemprov Jawa Barat, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, dan Organisasi Keagamaan, Mahasiswa dan Pelajar.
Dalam rapat pemantapan Tim Panitia Sekretariat Jenderal MPR RI yang dipimpin Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono, seluruh tim panitia dan pelaksana teknis di lapangan siap mendukung dan mensukseskan agenda besar MPR RI ini.
"Ini adalah hajatan atau agenda besar MPR RI. Acara ini nanti tidak hanya dilihat dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui media-media nasional, tapi juga disaksikan dan dipantau oleh warga dunia melalui media asing. Kami MPR akan berusaha keras agar acara ini berhasil dan sukses demi bangsa dan negara," tegasnya.

sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/27/hari-peringatan-pidato-bung-karno-1-juni-1945-akan-digelar-di-bandung

Parung Info - Perayaan Hari Ikan Nasional 2015 sekaligus peresmian laboratorium kewirausahawan budidaya ikan Amec dan penyerahan bantuan bibit ikan kepada mitra sekolah di Jabodetabek, pada Senin (23/11) yang mengangkat tema kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan. Dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.

Nur Mahmudi Isma’il bersama Dirjen Perikanan Budidaya
Slamet Soebjakto menandatangani meresmikan Laboratorium Kewirausahaan budi daya Lele Laksa Bule Sangkuriang di lokasi laboratorium dan penangkaran ikan.


Walikota Depok usai meresmikan laboratorium, memberikan bibitan ikan kepada perwakilan mitra sekolah se-Jabodetabek yang di wakili oleh beberapa siswa-siswi SMK tersebut.

Ma’mun Ibnu Ridwan mengatakan, bibitan ikan sudah siap untuk didisribusikan kesetiap sekolah-sekolah yang sudah siap dengan kolam, untuk saat ini sekolah Amec sudah memproduksi sebanyak 2 juta bibit perbulan.

“laboratorium yang berdiri di lahan seluas 4.500 m3 ini dibentuk sebagai media pembelajaran, penelitian dan pengembangan usaha kewirausahaan untuk seluruh peserta didik nantinya,”papar Ma’mun.

Selain itu, Laboratorium Kewirausahaan budidaya Lele Laksa Bule Sangkuriang dapat di jadikan sebagai pelatihan cara budidaya ikan yang baik secara profesional dan mutu nasional.(nez)

Sumber : http://www.deblitznews.com/2015/11/24/laboratorium-kewirausahaan-budidaya-lele-laksa-bule-sangkuriang-amec-diresmikan/

Parung Info - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan mengajak seluruh unsur masyarakat untuk terlibat memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Meski secara formal pihak yang diamanati sebagai penanggungjawab bidang pendidikan adalah pemerintah, secara luas, pada dasarnya siapa pun adalah seorang pendidik. Keterlibatan semua orang untuk memberi pendidikan akan memberi bekal kepada setiap anak untuk menyongsong masa depan mereka. "Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Kita adalah subyek, sekaligus obyek pendidikan," ujar Anies di Festival Publik 'Semua Murid Semua Guru' yang dilaksanakan di Mall FX Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu, 29 Mei 2016. Pada acara yang merupakan rangkaian 'PeKan' atau 'Pesta Pendidikan', Anies meninjau gerai-gerai yang dibuka puluhan komunitas, lembaga pemerintah, lembaga swasta, yayasan, dan organisasi yang peduli akan dunia pendidikan.

Anies menuliskan ide-ide cerdas di bidang pendidikan yang diwujudkan setiap kalangan yang peduli pendidikan akan memunculkan kebanggaan bahwa semua pihak, menaruh perhatian demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas yang akan memajukan bangsa. "Berderet ide-ide cerdas menerobos. Ingin rasanya semua meluas dan menjadi praktik baik di semua tempat. Ada bangga tanpa henti!," tulis Anies. Acara Pesta Pendidikan sendiri diselenggarakan mengambil dua momentum hari peringatan, yaitu Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei, dan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei.

Selain festival yang hari ini diselenggarakan, Pesta Pendidikan telah melaksanakan beberapa rangkaian acara, yaitu peluncuran lagu ciptaan musisi ternama bertema pendidikan, kampanye dan lomba video bertema 'Ini Inspirasiku', lomba desain seragam dan simbol identitas 'Untuk Guru', workshop, talkshow, dan roadshow 'Guru Berbudi dan Teman Belajar', serta peluncuran sinedu.id sebagai program pengembangan literasi media melalui film untuk siswa, guru, dan orang tua. Sementara, festival sehari penuh yang dilaksanakan di Mall FX hari ini, diselenggarakan untuk menunjukkan pesan yang disampaikan Anies, yaitu setiap unsur masyarakat, bisa memberi kontribusi untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Ada 77 lembaga yang membuka gerainya untuk menunjukkan kontribusi mereka. Lembaga itu terdiri dari perusahaan teknologi informasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan pendidikan, komunitas sosial, hingga media. Diselenggarakan juga pertunjukan seni dan hiburan, peragaan busana untuk guru, kontes, lokakarya, publikasi praktik baik pendidikan, pameran pahlawan pendidikan, dan talkshow 'Suara Siswa'. Acara akan berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.

Sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/778240-menteri-anies-bicara-kualitas-pendidikan